Kunci jawaban bisa anda dapatkan dengan cara mendownload pada bagian bawah soal. Jika ada link download yang rusak atau tidak bisa di akses, mohon beritahu kami dan akan segera di update, Terimakasih.

Soal dan Kunci Jawaban Akuntansi Sektor Publik

Posting Komentar

Soal dan Kunci Jawaban Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini soal dan kunci jawaban tentang akuntansi sektor publik yang bisa anda baca dan pahami dengan baik supaya lebih mudah lagi memahami materi tentang akuntansi sektor publik.

Dari soal - soal dibawah ini, ada banyak sekali hal yang dibahas dari materi akuntansi sektor publik, mulai dari karakteristik, jenis, manfaat dan hal lainnya.

Setiap jawaban dari soal akuntansi sektor publik yang kami rangkum dibawah ini, bisa anda lihat pada bagian paling bawah setelah soal.

Soal Akuntansi Sektor Publik

1. Sistem Pencataan Akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan adalah

A. basis kas dan akrual

B. basis kas

C. basis akrual

D. basis kas modifikasi


2. Dibawah ini yang termasuk lembaga non-pemerintah adalah …

A. Bupati

B. Walikota

C. Gubernur

D. Yayasan


3. "Suatu proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organsasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan” merupakan pengertian dari …

A. Akuntansi

B. Audit Sektor Publik

C. Akuntansi Sektor Publik

D. Organisasi Sektor Publik


4. “Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara suka relaatas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita” adalah pengertian dari …

A. Organisasi Sektor Publik

B. Partai Politik

C. Lembaga Swadaya Masyarakat

D. Universitas


5. Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam PSAP …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6


6. Berikut ini yang merupakan perbedaan Organisasi sektor publik dg Sektor Komersial

A. Tujuan Organisasi

B. Sumber Pendanaan

C. Struktur Organisasi

D. Semua Benar


7. Penganggaran sektor publik adalah...

A. Terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

B. Terkait dengan perumusan dan perencanaan strategi.

C. Terkait dengan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

D. Terkait dengan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.


8. Pentingnya anggaran sektor publik karena, kecuali...

A. Alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

C. Untuk mengatur setiap perencanaan yang dibuat.

D. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya yang ada terbatas.


9. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja berarti...

A. Sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

B. Menilai sejauh mana pencapaian target berhasil dicapai dibandingkan dengan penetapan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

C. Sebagai alat pengambil keputusan dalam menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan.

D. Sebagai alat penentuan rencana jangka panjang dan pembelanjaan negara.


10. Teknik penganggaran sektor publik diantaranya adalah, kecuali...

A. Performance budgeting

B. Planning, programing, and budgeting system

C. New public management

D. Zero based budgeting


11. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja berarti...

A. Sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

B. Menilai sejauh mana pencapaian target berhasil dicapai dibandingkan dengan penetapan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

C. Sebagai alat pengambil keputusan dalam menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan.

D. Sebagai alat penentuan rencana jangka panjang dan pembelanjaan negara.


12. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan operasional adalah....

A. Pendapatan-LO, Belanja, dan Pembelanjaan

B. Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembelanjaan

C. Pendapatan-LO, Beban, dan Pembelanjaan

D. Pendapatan-LRA, Beban, dan Pembelanjaan


13. Meskipun SAP yang diterapkan pemerintah sudah berbasis akrual, namun penyusunan LRA masih disusun dengan basis kas, alasannya adalah, karena:

A. LRA merupakan laporan mandatori.

B. Anggaran masih disusun dengan basis kas.

C. LRA harus mudah dipahami oleh pengguna laporan.

D. Anggaran merupakan instrumen fiscal.


14. Belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan disebut...

A. Belanja barang dan jasa

B. Belanja modal

C. Belanja pokok

D. Belanja gaji dan tunggangan

E. Belanja desa


15. Belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa disebut...

A. Belanja barang dan jasa

B. Belanja modal

C. Belanja pokok

D. Belanja gaji dan tunggangan

E. Belanja desa


16. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan disebut …

A. Retribusi daerah

B. Pengukuran

C. Pendapatan

D. Penetapan

E. Perumusan


17. Konstribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut …

A. Pajak daerah

B. Pajak hotel

C. Pajak restoran

D. Pendapatan daerah

E. Pendapatan pajak


18. Pada tanggal 2 Februari 2018, bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp. 28.000.000,00. Transaksi dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mengkredit akun …

A. Pajak daerah Rp. 28.000.000,00

B. Pajak hotel LO Rp. 28.000.000,00

C. Pajak hotel LRA Rp. 28.000.000,00

D. Pajak hotel Rp. 28.000.000,00

E. R/K PPKD Rp. 28.000.000,00


19. Pada tanggal 11 Februari 2018, bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp. 77.000.000,00. Transaksi dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran dengan mengkredit akun …

A. Pajak hotel LO Rp. 77.000.000,00

B. Pajak hotel LRA Rp. 77.000.000,00

C. Pajak hotel Rp. 77.000.000,00

D. Piutang pajak Rp. 77.000.000,00

E. Tidak ada pencatatan jurnal


20. Pada tanggal 6 Januari 2018, bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor kas yang diterimanya ke kas daerah sebesar Rp. 49.000.000,00. Transaksi dicatat dalam jurnal finansial dengan mendebit akun …

A. Piutang pajak Rp. 49.000.000,00

B. Pendapatan pajak Rp. 49.000.000,00

C. Penerimaan Rp. 49.000.000,00

D. Pajak hotel Rp. 49.000.000,00

E. R/K PPKD Rp. 49.000.000,00


21. Penilaian aktiva tetap berdasarkan ....

a. Nilai likuidasi

b. Cash basis

c. Nilai setara tunai

d. Kos


22. Prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) ditetapkan oleh …..

a. FASB

b. GASB

c. AICPA

d. IAI


23. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan dana proyek modal adalah .....

a. Transfer operasi dan penjualan obligasi umum

b. Pendapatan investasi dan penjualan warrant

c. Penjualan obligasi umum dan penjualan saham biasa

d. Penjualan saham biasa dan transfer operasi


24. Usaha untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, disebut dengan.....

a. Value for moneyb. Efisiensi

c. Efektivitas

d. E-Government


25. Berikut ini merupakan karakteristik organisasi sektor public, yaitu …..

a. Profit motive

b. Sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri

c. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal

d. Sistem akuntansi bersifat accrual basis


26. Berikut ini yang mempengaruhi organisasi sector public dari factor demografi adalah .….

a. Tenaga kerja

b. Kelembagaan

c. Migrasi

d. Karakteristik masyarakat


27. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Berikut ini aspek dalam anggaran sektor publik, adalah .....

a. Akuntabilitas publik dan perencanaan

b. Perencanaan dan ekonomis

c. Ekonomis dan efisiensi

d. Efisiensi dan efektivitas


28. Untuk menghilangkan incrementalism dan line item dalam penyusunan anggaran dapat menggunakan prinsip .....

a. Komprehensif

b. Zero based budgeting

c. Terintegrasi

d. Budgeting system


29. Berikut merupakan pertimbangan ekonomis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai perlunya pemerintah terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat, yaitu .....

a. Alokasi sumber daya

b. Stabilisasi ekonomi

c. Birokrasi

d. Redistribusi pendapatan


30. Dana yang dibentuk oleh suatu unit pemerintah untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas pemerintahan umum yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain, dinamakan .....

a. Dana khusus

b. Dana umum

c. Pendapatan khusus

d. Pendapatan umum


Kunci Jawaban

1. A. basis kas dan akrual

2. D. Yayasan

3. C. Akuntansi Sektor Publik

4. B. Partai Politik

5. B. 2

6. D. Semua Benar

7. A. Terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

8. C. Untuk mengatur setiap perencanaan yang dibuat.

9. B. Menilai sejauh mana pencapaian target berhasil dicapai dibandingkan dengan penetapan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

10. C. New public management

11. B. Menilai sejauh mana pencapaian target berhasil dicapai dibandingkan dengan penetapan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

12. A. Pendapatan-LO, Belanja, dan Pembelanjaan

13. B. Anggaran masih disusun dengan basis kas.

14. A. Belanja barang dan jasa

15. B. Belanja modal

16. A. Retribusi daerah

17. A. Pajak daerah

18. C. Pajak hotel LRA Rp. 28.000.000,00

19. E. Tidak ada pencatatan jurnal

20. E. R/K PPKD Rp. 49.000.000,00

21. d. Kos

22. a. FASB

23. a. Transfer operasi dan penjualan obligasi umum

24. d. E-Government

25. c. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal

26. c. Migrasi

27. a. Akuntabilitas publik dan perencanaan

28. b. Zero based budgeting

29. a. Alokasi sumber daya

30. b. Dana umum

Related Posts

Posting Komentar