AD

sponsored

soal dan kunci jawaban teori akuntansi

Posting Komentar

soal uts, uas, un, hots dan kunci jawaban teori akuntansi untuk smp, sma, smk dan mahasiswa pdf dan doc

Berikut ini soal dan kunci jawaban teori akuntansi yang bis anda baca untuk lebih mudah dalam memahami materi teori akuntansi dari mata pelajaran akuntansi.

Soal di bawah ini kami rangkum dari berbagai pembahasan materi teori akuntansi, mulai dari pengertian dasar teori akuntansi, bagaimana perkembangan dari teori akuntansi, melihat teori akuntansi yang sering digunakan dan masih banyak lagi.

setiap jawaban soal bisa anda lihat pada bagian "kunci jawaban" dibagian bawah yang sudah kami sediakan dengan lengkap.

soal dan kunci jawaban tentang teori akuntansi

berikut ini soal pilihan berganda dan jawaban dari materi teori akuntansi yang telah kami rangkum sehingga bisa anda baca untuk memahami materi ini.

1.Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang  piutang, investasi dan barang milik negara/daerah diatur dalam:

a.Undang-undang No.17 Tahun 2003

b.Undang-undang No.15 Tahun 2004

c.Undang-undang No.1 Tahun 2004

d.Keppres 80 Tahun 2003


2.Pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan, dalam Undang-Undang Perbendaharaan:

a.Merupakan keharusan yang dilakukan oleh Otorisator

b.Merupakan tindakan mengandung  risiko tinggi

c.Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan

d.Merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga


3.Pejabat yang memperoleh kuasa negara untuk mengadakan utang piutang negara adalah:

a.Menko Perekonomian

b.Menteri Keuangan

c.Menko Kesejahteraan Rakyat

d.Menteri terkait pengguna anggaran


4.Keuangan negara ditinjau dari cara pengelolaannya dapat dibagi:

a.Keuangan rutin dan keuangan pembangunan

b.Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan

c.Keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah

d.Keuangan negara dan keuangan daerah


5.Keuangan Negara yang dipisahkan adalah keuangan negara yang dikelola:

a.Oleh Bendahara Pengeluaran

b.Oleh bendahara selain Bendahara Umum Negara

c.Terpisah dengan keuangan negara yang masih bersifat umum pada perbendaharaan negara

d.Lembaga atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang, seperti PERUM, PERSERO dan PN.


6.Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah:

a.Uang negara yang tersedia dalam rekening pemerintah di bank

b.Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah melalui APBN

c.Keuangan negara dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang

d.Hak dan kewajiban pemerintah dalam bidang keuangan


7.Berdasarkan amandemen ke empat UUD 45,  apabila DPR tidak menyetujui rancangan   APBN   yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah:

a.Tetap dijalankan sesuai dengan RAPBN yang diajukan sambil menunggu pembahasan lebih lanjut

b.Dijalankan untuk pos belanja pegawai dan belanja operasional yang sangat penting

c.Menjalankan APBN tahun lalu

d.Mengajukan rancangan APBN yang baru


8.Berdasarkanamandemen keempat UUD 45, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada:

a.Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya

b.Presiden

c.Ketua MPR

d.KPK


9.Asas kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang lazim diterapkan.Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah:

a.Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh bentuk keuangan yang ada

b.Keharusan agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran

c.Pengelolaan  keuangan negara terpusat pada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara

d.Bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara harus dilaporkan/dipertanggung jawabkan dalam satu kesatuan yang utuh


10.Pejabat yang harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga  kelancaran pembayaran sehingga tercapai kestabilan nilai rupiah adalah:

a.Presiden bersama-sama kepala daerah

b.Menteri Keuangan

c.Menko Perekonomian

d.Gubernur bank sentral


11.Untuk mengatur bidang fiskal dan moneter perlu ditetapkan kebijakan yang dikoordinasikan antara:

a.Pemerintah pusat dan bank sentral

b.Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

c.Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang terkait

d.Menko Perekonomian dan seluruh menteri terkait di bawah koordinasinya


12.Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat antara lain dari:

a.Sebagian penerimaan asli daerah diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai kontribusi daerah dalam pembangunan negara

b.Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasar kan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah

c.Pemerintah pusat turut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

d.Adanya lalu lintas keuangan pusat dan daerah melalui bank sentral


13.Pemerintah pusat dapat memberikan  pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah:

a.Berdasarkan kebijakan menteri keuangan

b.Setelah mendapat persetujuan DPR

c.Setelah mendapat persetujuan DPRD

d.Berdasarkan instruksi presiden


14.Dalam hubungan dengan perusahaan milik swasta, Pemerintah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dengan pertimbangan:

a.Hanya kepada perusahaan ekonomi lemah

b.Pinjaman tersebut disertai agunan/jaminan

c.Perusahaan swasta tersebut mengalami kebangkrutan/pailit

d.Untuk penyelamatan perekonomian nasional


15.Penerapan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  yang  dilaksanakan  dunia  usaha

ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dalam rangka:

a.Kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara

b.Mengelola keuangan negara yang paling menguntungkan bagi negara

c.Menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik(good governance)

d.Mengurangi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan negara


kunci jawaban

1. C

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. A

9. B

10. D

11. A

12. B

13. B

14. D

15. C


Related Posts

Posting Komentar